Oleh : Lion hidjun.,S.Pd.,SH.,MH | Rubrik dan Opini
(Plt. Direktur lembaga riset, pelatihan, konsultasi hukum dan pengawasan kebijakan publik)
Gorontalo, 12 mei 2025. Kota Gorontalo mencatatkan capaian mengejutkan dalam realisasi pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun berjalan. Berdasarkan data nasional, Kota Gorontalo hanya mampu merealisasikan 18,16% dari total target pendapatan, menjadikannya salah satu dari 20 kota dengan capaian terendah di Indonesia.
Sebelumnya dalam rapat koordinasi percepatan realisasi APBD. TA. 2025, Kemendagri yang di laksanakan via zoom diJakarta, 8 Mei 2025. Muhammad Tito karnavian Menteri Dalam Karnavian Negeri RI merilisi 20 Kota dengan persentasi realisasi pendapatan terkecil. Dimulai dari kota Kotamobagu 18,52%. Kota Bengkulu 18,45%. Kota Gorontalo 18,16%. Kota Balikpapan 18,00%. Kota Sawahlunto 17, 00%. Kota Tarakan 17,86%. Kota Tegal 17,55%. Kota Gunungsitoli 17,38%. Kota Sorong 18,84% Kota Bima 16,49%. Kota Cirebon 15,72%. Kota Lhokseumawe 14,88% kota tebing tinggi 14,82%. Kota Bontang 14,62% Kota Samarinda 14,45%. Kota sungai penuh 13,49%. Kota Pematangsiantar 10,54%. Kota Yogyakarta 9,37% kota Subulussalam 7,38%. Kota tual 0,19%.
Capaian Realisasi Pendapatan kota Gorontalo yang Hanya 18,16%, merupakan Cerminan Lemahnya Tata Kelola Keuangan Daerah
Ini gambaran buruknya kinerja pengelolaan keuangan daerah pemerintah kota Gorontalo.
Rendahnya pendapatan kota Gorontalo, menimbulkan pertanyaan besar. apa yang sebenarnya terjadi dengan manajemen keuangan publik di Kota Gorontalo? angka 18,16% tak sekadar menunjukkan rapor merah dalam performa fiskal, tetapi juga mengindikasikan carut-marutnya perencanaan, lemahnya pelaksanaan, dan minimnya pengawasan anggaran daerah. Ini mencerminkan bahwa tata kelola keuangan di Pemkot Gorontalo patut dievaluasi secara mendalam, bahkan jika perlu dilakukan audit menyeluruh.
Rendahnya realisasi pendapatan kota Gorontalo memiliki dampak tak main-main. Ketika pendapatan tak terealisasi, maka seluruh agenda pembangunan pun terancam stagnan. Mulai dari infrastruktur jalan, layanan pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat bisa lumpuh total. Serapan belanja yang rendah akan membuat program strategis tak berjalan, dan masyarakat kembali menjadi korban dari buruknya manajemen anggaran. Hal ini seharusnya menjadi alarm pemerintah kota gorontalo dan seluruh pemangku kepentingan.
Rendahnya realisasi pendapatan Kota Gorontalo yang cuma tembus 18,16% sampai triwulan pertama 2025 ini seperti tamparan keras buat tata kelola keuangan daerah. Bayangkan, ibu kota provinsi tapi ngurus duit daerah saja tate – tate . Ini bukan soal angka semata, tapi soal kapasitas fiskal yang lemah, masih tergantung terus sama pusat, dan aparaturnya seperti kerja setengah hati ngurus PAD. Kalau ini dibiarkan, siap-siap saja pembangunan mandek, pelayanan ke rakyat tersendat, dan kepercayaan publik bisa lenyap seperti angin lewat. Sudah saatnya bekerja, Torang bekeng Bae Gorontalo dengan cara yang baik dan benar.
