POJOKNEWS.ID – Seperti air laut yang surut tanpa kehadiran bulan, tiba tiba Ghalib lahidjun mengembalikan dana pokir 200 juta rupiah yang menjadi aspirasinya. ini menimbulkan tanda tanya? Hal apa yang terjadi dilingkungan DPRD provinisi. aneh, hal tidak biasa terjadi, sehingga mengundang penulis untuk
menyelami dinamika yang terjadi di DPR melalui riset mini.
Penyalahgunaan Pokir pintu masuk korupsi, Studi Kasus DPRD Provinsi Gorontalo Tahun 2025
Penulis : Taufik Mateka/Aktivis Gorontalo
Setelah penulis melakukan penelusuran, Sepertinya ini berawal dari rapat paripurna penandatanganan nota kesepakatan antara pemerintah Provinsi Gorontalo dengan DPRD Provinsi Gorontaloo tentang Perubahan kebijakan Umum anggaran dan perubahan perioritas plafon anggaran sementara tahun 2025. ada beberapa oknum anggota Dprd provinsi gorontalo yang melakukan upaya provokatif untuk tidak menghadiri rapat paripurna tersebut. Dengan alasan yang baru diketahui ternyata meminta jatah pokir 200 juta peranggota DPRD. Forum di buat tidak quorum untuk memuluskan hasrat materi untuk melakukan bancakan terhadap anggaran rakyat.
Kepala daerah adalah pemegang dan penanggung jawab pemerintahan ungkap tito karnavian- menteri dalam negeri, maka program kepala daerah wajib diutamakan. Tapi kondisi saat ini, program pemerintah seolah disandera oleh oknum anggota legislatif dengan membuat forum tidak quorum. DPRD membuat barter antara persetujuan KUA PPAS dengan jatah pokir anggota DPRD Provinsi Gorontalo. Sistem barter seperti ini sangat merugikan kepentingan rakyat. Mungkin oknum oknum anggota DPRD provinsi tidak mengambil pelajaran dengan di tangkapnya beberapa anggota DPRD DI Kabupaten OKU yang di OTT KPK Akibat pokir.
Mungkin butuh OTT KPK membuat oknum anggota legislatif Provinsi Gorontalo berhenti untuk membarter antara persetujuan program pemerintah dengan pokok pokok pikiran anggota DPRD. Mereka tidak mengambil ikhtibar atas kasus yang menimpa anggota DPRD oku yang di OTT KPK akibat bermain dengan pokir. Penulis berasumsi apa belum cukup jadi pelajaran bagi oknum anggota DPRD Provinsi Gorontalo OTT yang dilakukan oleh KPK kepada ANGGOTA DPRD OKU yang membarter pokok pokok pikiran anggota DPRD dengan pembahasan rancangan APBD kabupaten OKU. Setyo mengungkapkan POKIR menjadi pintu masuk tindak pidana korupsi karena mengaitkan dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait dengan pengadaan barang dan jasa.
Banyak kasus yang membuktikan bahwa pokir sering menjadi pintu masuk korupsi anggota DPRD. Lihat saja kasus di Sumatera Utara, di mana seluruh anggota DPRD masuk penjara. Di Jambi, kisahnya sama, semua anggota DPRD terseret ke balik jeruji. Bahkan di Jawa Timur, sebagian besar pimpinan DPRD dan anggotanya pun bernasib serupa. semua gara-gara pokir. Banyak modus korupsi yang dilakukan oleh anggota DPRD yang mencelakai jalanya pemerintah daerah. KPK, kejaksaan, dan BPK paham modus modus pokir. Pokok pikiran itu berdasarkan informasi dapil konstituen, legislatif mengusulkan kepada eksekutif. Eksekutif yang akan mengekseskusi aspirasi anggota DPRD yang telah di masukan dalam program pemerintah. Parahnya, praktek di gorontalo justru anggota DPRD meminta jatah 200 juta. APBD seperti bancakan, program pemerintah tidak bisa maksimal dan berjalan dengan baik.
Legislatif tidak bisa mengelola anggaran, ini salah besar kecuali anggaran yang menempel di lembaganya. Saat ini Terjadi praktek – praktek penyalagunaan kekuasaan dan kewenagan DPRD seperti menahan quorum rapat paripurna sebagai alat tekan ke eksekutif. Tekanan ini bertujuan agar eksekutif menyetujui atau menjamin adanya jatah pokir Rp. 200.000.000 per anggota. Mereka baru melanjutkan fungsi legislasi seteleh kepentinganya terpenuhi. Inilah wajah buruk politik anggaran ketika kursi wakil rakyat berubah menjadi kursi transaksi, dan kepentingan rakyat dikorbankan demi perut pribadi. Mungkin inilah alasan ghalib lahidjun salah satu anggota DPRD Gorontalo yang terkenal idealis, berintegritas tinggi mengembalikan pokir 200 juta.
